Surabaya — Kadin Jawa Timur (Jatim) mendorong adanya regulasi yang menetapkan batas kadar nikotin dan tar secara proporsional agar mampu melindungi ekosistem industri hasil tembakau sekaligus menjaga keberlanjutan petani.

Kadin Jatim menilai kebijakan pengaturan kadar nikotin dan tar perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi rantai pasok dari hulu ke hilir, termasuk karakteristik tembakau lokal, kemampuan industri, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut Kadin, regulasi yang tidak memperhatikan realitas industri berisiko menekan produksi, meningkatkan biaya kepatuhan, dan pada akhirnya berdampak pada permintaan bahan baku dari petani. Karena itu, Kadin mendorong dialog dan kajian komprehensif melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan perwakilan petani.

Kadin Jatim juga menekankan pentingnya masa transisi dan peta jalan (roadmap) implementasi yang jelas agar pelaku usaha dan petani memiliki kepastian untuk beradaptasi, termasuk melalui peningkatan kualitas, inovasi produk, dan penguatan program pendampingan di tingkat petani.

Ke depan, Kadin berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi, sehingga industri dan petani tetap terlindungi serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah tetap terjaga.