Temui Mendag, Ketum Kadin Dorong ABAC Jadi Momentum Ekspansi Perdagangan
Jakarta — Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok pangan, isu ketahanan pangan kembali menguat sebagai agenda strategis Indonesia. Dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa” di Menara KADIN Indonesia, pemerintah dan dunia usaha menegaskan pentingnya kemandirian pangan agar Indonesia tidak bergantung pada impor ketika situasi geopolitik dan iklim tidak menentu.
Kegiatan ini menjadi rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Mei 2026. Forum ini diinisiasi KADIN Indonesia bersama Katadata sebagai ruang dialog lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata di sektor pangan.
Pemerintah: Mandiri Pangan adalah Kunci Resiliensi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan ketahanan pangan sebagai isu strategis di tengah volatilitas global. Ia menyampaikan bahwa Indonesia perlu memiliki resiliensi menghadapi berbagai krisis, termasuk ancaman perubahan iklim yang dapat menekan produksi pertanian.
“Indonesia harus mandiri secara pangan agar punya resiliensi menghadapi krisis apa pun.”
Dalam paparannya, Airlangga menyebut produksi beras Indonesia tahun lalu mencapai 34,71 juta ton dengan kenaikan produksi sekitar 3,52 juta ton. Di sisi lain, inflasi pangan tercatat 6,21%, namun diiringi penguatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada pada level tinggi. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN.
Airlangga juga menyoroti dampak fenomena El Nino dan La Nina terhadap produksi padi, serta mendorong pengembangan food estate dan pendekatan modern farming untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus potensi energi.
KADIN: Closed-loop System dan Roadmap yang Terukur
Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa KADIN ingin terus berpartisipasi bersama pemerintah dalam agenda ketahanan pangan. Salah satunya melalui keterlibatan anggota KADIN dalam program MBG, termasuk kontribusi pada pembangunan dapur/layanan yang terhubung dengan ekosistem pangan.
Ia menilai konsep inclusive closed-loop system dapat diperluas tidak hanya pada komoditas tertentu, tetapi juga sektor hortikultura dan pangan lainnya—terutama bila diterapkan secara masif melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa. Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur agar JFSS 2026 tidak berhenti di diskusi, melainkan menghasilkan program dan tindak lanjut yang berdampak nyata.
Penguatan Produksi, Distribusi, dan Kepastian Hukum
Sejumlah narasumber juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak berhenti pada produksi, tetapi mencakup efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dipandang krusial agar percepatan program dapat berjalan konsisten.
Dari sisi regulasi, dibutuhkan kepastian hukum dari hulu ke hilir agar petani, korporasi, dan investor memiliki ekosistem yang jelas. Pemanfaatan instrumen hukum dan pembiayaan turut dianggap penting untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor pertanian.
Melalui rangkaian Road to JFSS 2026, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.